Coba, bayangkan sebentar: Anda seorang pekerja pabrik di Tangerang pada tahun 2002. Setiap pagi, Anda melihat cerobong asap mengepul di cakrawala, menandakan bahwa mesin-mesin industri berdenging menghasilkan produk yang akan diekspor ke seluruh dunia. Kala itu, sektor manufaktur menyumbang 32% dari total PDB Indonesia—angka yang membanggakan untuk sebuah negara berkembang. Dua dekade kemudian, Anda mungkin akan kesulitan menemukan cerobong asap itu. Bukan karena polusi berkurang, melainkan karena pabrik-pabriknya yang hilang. Kontribusi manufaktur kini hanya 18,3%, tenggelam dalam derap langkah yang disebut para ekonom sebagai “deindustrialisasi dini.”
Ironinya, ini terjadi di negara yang konon diberkahi kekayaan alam melimpah. Seperti Si Kabayan yang menemukan harta karun tapi malah kehilangan akal sehatnya, Indonesia justru semakin mundur dari jejak industrialisasi ketika harga komoditas meroket. Ketika batubara dan kelapa sawit menjadi primadona, pabrik-pabrik manufaktur seperti tamu tak diundang di pesta ekonomi sendiri.
Kutukan Berkah Emas Hitam dan Emas Hijau
Fenomena yang dialami Indonesia ini memiliki nama yang cukup puitis: _Dutch Disease_. Seperti Belanda yang terjangkit penyakit ekonomi akibat temuan gas alam, Indonesia pun “sakit” karena terlalu dimanja oleh komoditas. Ketika harga minyak bumi, batubara, dan CPO melonjak pada periode 2000-2014, ekonomi kita bergeser seperti kapal yang oleng—meninggalkan sektor manufaktur demi mengejar untung sesaat dari perut bumi dan pohon sawit.
Akibatnya? Seperti pepatah Sunda, _”ulah boga alas boga kabogoh, tapi teu boga akal”_ —jangan punya hutan punya kekasih, tapi tidak punya akal. Kita punya sumber daya berlimpah, tapi kehilangan kemampuan mengolahnya menjadi produk bernilai tambah. Sementara tetangga di utara sana—Jepang dan Korea Selatan—sibuk mengasah otak, kita malah asyik menggali tanah. Mereka membangun pabrik semikonduktor, kita sibuk mengekspor nikel mentah. Mereka menciptakan Samsung dan Toyota, kita bangga dengan ekspor batu bara.
Ironi ini semakin terasa ketika melihat data tenaga kerja. Proporsi pekerja manufaktur turun dari 14,9% pada 2019 menjadi 13,6% pada 2023. Padahal, seperti yang dikatakan dalam bahasa ekonomi, sektor manufaktur memiliki _multiplier effect_ tinggi—satu pekerjaan di pabrik bisa menciptakan tiga pekerjaan di sektor lain. Tapi kita lebih memilih mengandalkan sektor jasa yang produktivitasnya rendah, seolah yakin bahwa warung kopi dan ojek online bisa mengantarkan Indonesia menjadi negara maju.
Excavator Berlisensi dan Cireng Kelamaan
Masalahnya bukan hanya pada pilihan ekonomi yang salah kaprah, tapi juga pada sistem yang sudah rusak dari akarnya. Penegakan hukum kita bukan sekadar “lembek” seperti cireng yang kelamaan digoreng, melainkan telah berevolusi menjadi semacam excavator berlisensi resmi yang menggali jalan bagi para rent-seeker. Birokrasi yang rumit, izin yang berbelit-belit, dan korupsi yang sistemik membuat investasi di sektor manufaktur terasa seperti memasuki labirin tanpa peta.
Bandingkan dengan Malaysia dan Thailand yang berhasil mempertahankan kontribusi manufaktur masing-masing 23,6% dan 27%. Mereka tidak lebih kaya sumber daya alam ketimbang kita, tapi mereka punya satu hal yang kita kehilangan: konsistensi kebijakan. Sementara kita sibuk ganti menteri seperti ganti baju, mereka fokus membangun ekosistem industri yang berkelanjutan.
Bahkan lebih menyakitkan lagi, 70% bahan baku industri elektronik kita masih impor. Bayangkan: negara yang konon kaya raya ini ternyata tak bisa memproduksi komponen dasar untuk industri masa depan. Seperti memiliki dapur lengkap tapi harus beli nasi dari tetangga karena tidak tahu cara memasak beras sendiri.
Terjebak di Antara Padi dan Gedung Pencakar Langit
Yang lebih mencengangkan adalah produktivitas tenaga kerja kita yang nyaris stagnan. Hanya 12% pekerja industri yang memiliki keterampilan setara SMA ke atas. Sisanya? Mereka seperti penonton sepak bola yang dipaksa main di lapangan tanpa pernah dilatih dulu. Upah minimum naik, tapi produktivitas jalan di tempat—resep sempurna untuk membuat investor kabur ke Vietnam atau Bangladesh.
Sementara itu, biaya logistik kita mencapai 14-18% dari PDB, jauh lebih tinggi dibanding negara-negara tetangga yang hanya 8-10%. Ini seperti menjual gudeg di Jogja tapi ongkos kirimnya lebih mahal dari gudegnya sendiri. Tidak heran jika produk lokal kalah bersaing dengan barang impor murah dari Tiongkok yang banjir di pasar tradisional hingga mal mewah.
Liberalisasi perdagangan yang dijalankan tanpa strategi proteksi industri domestik telah mengubah Indonesia menjadi pasar empuk bagi produk asing. Kita bukan lagi produsen, melainkan konsumen yang loyal pada merek luar negeri. Ironis, mengingat di era Orde Baru kita sempat bangga dengan “cinta produk dalam negeri”—meski tentu saja dengan segala kekurangannya.
Hilirisasi: Obat atau Plester untuk Luka Menganga?
Pemerintah kini gencar mempromosikan hilirisasi nikel sebagai solusi deindustrialisasi. Memang, sektor logam dasar tumbuh 14,17% pada 2023 setelah kebijakan larangan ekspor bijih nikel. Tapi ini seperti menambal lubang di atap sementara fondasi rumah sudah retak. Hilirisasi nikel adalah langkah baik, tapi tidak cukup untuk mengatasi masalah struktural yang lebih besar.
Yang dibutuhkan adalah reindustrialisasi menyeluruh berbasis teknologi. Kita perlu industri kimia dasar, baja, dan elektronik—bukan hanya smelter nikel. Seperti membangun rumah, tidak cukup hanya punya genteng bagus kalau fondasi dan tiang-tiangnya rapuh.
Investasi R&D kita baru 0,1% dari PDB—jauh dibanding Korea Selatan yang 4,8% atau Singapura yang 2,2%. Bagaimana mau berinovasi kalau dana penelitiannya lebih kecil dari budget iklan sinetron? Kolaborasi industri-kampus masih sebatas ceremonial, tidak menghasilkan terobosan teknologi yang bisa mengangkat daya saing industri nasional.
Senyum Miris di Persimpangan Sejarah
Kini, dengan Indeks Kepercayaan Industri yang fluktuatif—turun dari 53,31 pada Juli 2023 menjadi 49,2 pada September 2024—dunia usaha seperti berada dalam ketidakpastian. Target pemerintah untuk mencapai kontribusi manufaktur 19,6% pada 2025 terdengar seperti janji kampanye yang muluk-muluk tanpa roadmap yang jelas.
Indonesia hari ini berada di persimpangan sejarah. Kita bisa memilih untuk terus menjadi negara yang kaya SDA namun miskin inovasi, atau bangkit menjadi kekuatan industri regional. Pilihan ini bukan hanya soal ekonomi, tapi juga tentang martabat bangsa. Sanggupkah kita menatap mata anak cucu dan berkata bahwa kita telah meninggalkan warisan industri yang tangguh, bukan sekadar lubang-lubang bekas tambang dan lahan sawit gundul?
Meminjam lirik Iwan Fals, mungkin sudah waktunya kita “Bongkar!” cara pandang terhadap pembangunan ekonomi. Bukan sekadar mengejar pertumbuhan sesaat, tapi membangun fondasi industri yang berkelanjutan. Sebab, seperti kata pepatah Jawa, _”jer basuki mawa beya”_—untuk mencapai kemuliaan, diperlukan pengorbanan.
Pertanyaannya sekarang: masihkah kita punya waktu untuk memperbaiki kesalahan ini, ataukah kita akan terus menikmati sensasi “membunuh anak ayam dalam telur”—menghabiskan potensi negeri sebelum benar-benar berkembang? Senyum miris kita hari ini mungkin akan menjadi tangis penyesalan anak cucu di masa depan, jika kita tidak segera bertindak.
GWS, 25 Mei 2025
