Oleh: Ismail Fahmi, Analis Drone Emprit.
Dalam sembilan hari pertama Juni 2026, ruang digital Indonesia diwarnai oleh satu narasi besar yang mendominasi hampir seluruh platform: “Reformasi Jilid 2.” Bukan sekadar tagar atau slogan musiman, narasi ini lahir dari akumulasi kekecewaan publik terhadap kondisi ekonomi yang dirasakan semakin berat — dan data Drone Emprit menunjukkan betapa cepatnya keresahan itu bertransformasi menjadi gerakan politik terorganisir di media sosial.
Angka Tidak Berbohong: 19 Ribu Mentions, 17,7 Juta Interaksi
Dari pemantauan Drone Emprit terhadap Twitter (X), Facebook, Instagram, YouTube, TikTok, dan media online pada periode 1–9 Juni 2026, tercatat total 19.086 mentions dengan 17.677.981 interaksi. Ini bukan angka kecil. Untuk sebuah isu yang belum berbentuk aksi massa fisik berskala nasional, volume percakapan ini menandakan bahwa energi publik sudah terkonsolidasi secara digital jauh sebelum demonstrasi turun ke jalan.
Twitter/X menjadi episentrum percakapan dengan 16.038 mentions dan lebih dari 10 juta interaksi. TikTok menyusul dengan 6,4 juta interaksi dari hanya 208 mentions — menunjukkan bahwa konten video pendek menjadi amplifier yang luar biasa efektif untuk isu ini. Satu video TikTok bisa meledak dan menjangkau jutaan orang dalam hitungan jam.
Puncak Percakapan: 7 Juni 2026
Percakapan di media sosial memuncak pada 7 Juni 2026 dengan 5.008 mentions dalam satu hari. Pemicunya adalah meluasnya pembahasan warganet terkait ultimatum 18 hari dari BEM SI Jawa Tengah kepada pemerintah untuk menstabilkan rupiah, yang bergulir bersamaan dengan peringatan eks Wamenaker Immanuel Ebenezer soal matangnya konsolidasi sipil. Di media online, puncak pemberitaan justru terjadi pada 9 Juni 2026, dipicu oleh respons resmi pihak Istana, Mensesneg, dan TNI terhadap ancaman demonstrasi.
Pola ini menarik: media sosial bergerak lebih dulu sebagai ruang konsolidasi opini, baru kemudian media online merespons ketika isu sudah terlalu besar untuk diabaikan.
Sentimen: Media Sosial Jauh Lebih Keras
Data sentimen mengungkapkan kesenjangan persepsi yang mencolok antara media online dan media sosial. Di media online, sentimen relatif berimbang — positif 27,8%, negatif 32,5%, dan netral 39,7%. Namun di media sosial, gambaran yang muncul sangat berbeda: sentimen negatif mendominasi hingga 80,4%, sementara positif hanya 11,0%.
Angka 80,4% negatif di media sosial ini perlu dibaca dengan hati-hati. Ini bukan sekadar kemarahan spontan. Dari analisis konten, sentimen negatif ini terstruktur dan memiliki beberapa pilar narasi yang jelas: kemarahan atas pelemahan rupiah yang menembus Rp18.000/USD, kekecewaan terhadap skandal korupsi dalam program MBG, kritik atas pemborosan anggaran perjalanan luar negeri presiden, dan kekhawatiran terhadap kemunduran demokrasi akibat perluasan peran aparat militer di jabatan sipil.
Di Twitter/X secara spesifik, sentimen negatif bahkan mencapai 83,2%. Kemarahan atas anjloknya IHSG dan eksodus modal asing, sindiran terhadap kompetensi Wakil Presiden, serta keluhan kenaikan biaya hidup menjadi tema-tema yang terus berputar.
Emosi Dominan: Takut, Bukan Hanya Marah
Analisis emosi Drone Emprit memberikan temuan yang mungkin mengejutkan banyak orang. Emosi yang paling dominan bukan anger, melainkan fear — ketakutan — yang mencapai 44% dari seluruh posting yang terdeteksi emosinya (3.269 posts).
Anticipation menempati posisi kedua dengan 20% (1.515 posts), baru kemudian anger di posisi ketiga dengan 13% (956 posts).
Apa artinya? Publik tidak hanya marah — mereka takut.
Takut Reformasi Jilid 2 akan memicu kerusuhan. Takut IHSG semakin anjlok dan modal asing terus keluar. Takut demokrasi mundur. Takut daya beli semakin terpuruk. Sementara anticipation yang tinggi menunjukkan publik sedang menunggu — menunggu hasil ultimatum mahasiswa, menunggu reshuffle kabinet, mengantisipasi skenario-skenario politik yang belum pasti.
Kombinasi fear dan anticipation yang mendominasi ini adalah sinyal yang harus dibaca serius. Ini adalah kondisi psikologis kolektif yang sangat mudah terpicu menjadi aksi massal jika ada satu pemantik besar.
Peta Jaringan: Empat Kelompok, Satu Arena
Dari analisis jaringan sosial (Social Network Analysis) di Twitter/X, teridentifikasi empat klaster percakapan utama.
Pertama, kelompok publik kritis yang paling vokal dan mendominasi percakapan. Mereka mengkritik anjloknya IHSG, mendesak Prabowo-Gibran mundur, memprotes beban fiskal MBG, dan mengeluhkan kemunduran demokrasi. Influencer utama di klaster ini seperti @boxxtoc (3.126 engagements) dan @LambeSahamjja (1.606 engagements) menjadi simpul utama penyebaran narasi kritis.
Kedua, kelompok publik positif yang menolak Reformasi Jilid 2 karena dianggap memperburuk krisis, menilai aksi mahasiswa ditunggangi kepentingan politik, dan menyebut krisis ekonomi dipicu sabotase asing. Meskipun ada, kelompok ini jauh lebih kecil volumenya.
Ketiga, kelompok publik umum yang menyebarkan informasi tentang ultimatum, membahas peluang terjadinya Reformasi Jilid 2, dan menjadikan isu ini sebagai bahan diskusi serta meme. Kelompok ini menarik karena mereka belum mengambil sikap tegas — masih dalam posisi “menonton” sambil menimbang.
Keempat, kelompok media yang memberitakan secara informatif, menyoroti ultimatum, dan mengutip pandangan berbagai pihak.
Enam Isu Utama yang Menyatu
Dari analisis konten, setidaknya ada enam isu besar yang saling bertautan dan secara kolektif membentuk narasi Reformasi Jilid 2.
Pelemahan rupiah yang menembus Rp18.000/USD menjadi pemicu paling langsung. IHSG yang anjlok beruntun selama lima bulan disertai penarikan dana puluhan triliun oleh investor asing memperparah kepanikan. Skandal korupsi MBG yang menyebabkan pergantian pimpinan BGN menambah kekecewaan.
Indikasi kembalinya dwifungsi TNI/Polri melalui revisi UU menyulut kekhawatiran kemunduran demokrasi. Gelombang PHK massal dan melemahnya daya beli menjadi pengalaman langsung yang dirasakan masyarakat. Dan krisis kepercayaan terhadap kabinet yang dinilai lamban merespons menjadi puncak dari seluruh akumulasi tersebut.
Yang perlu dicermati: keenam isu ini tidak berdiri sendiri-sendiri. Di media sosial, mereka saling menguatkan dan membentuk satu narasi besar — bahwa pemerintah gagal dan perlu diganti. Inilah yang membuat gerakan ini berbeda dari protes-protes sebelumnya yang biasanya fokus pada satu isu tunggal.
Polarisasi yang Nyata
Menariknya, di tengah dominasi sentimen negatif, ada juga narasi tandingan yang cukup konsisten. Tagar #ReformasiBukanSolusi muncul dengan 313 tweets, memperingatkan bahwa gejolak politik akan menakuti investor dan memperburuk ekonomi. Ini menunjukkan bahwa ruang digital Indonesia tidak sepenuhnya satu arah — ada perdebatan substantif yang terjadi.
Namun dari sisi volume dan engagement, narasi kritis jelas lebih dominan. Tagar #2029BlackListJokowiGibran (341 tweets), #ResetIndonesia (318 tweets), dan #JokowiGibranVirusBangsa (67 tweets) menunjukkan bahwa kekecewaan publik tidak hanya ditujukan kepada pemerintahan saat ini, tetapi juga kepada warisan politik yang dianggap melahirkan pemerintahan ini.
Pelajaran dari Data
Ada beberapa hal yang bisa kita baca dari data ini.
Pertama, media sosial telah menjadi ruang konsolidasi gerakan yang sangat efektif. Ultimatum 18 hari dari BEM SI Jawa Tengah menyebar dalam hitungan jam ke seluruh platform dan langsung menjadi perbincangan nasional — tanpa perlu konferensi pers atau aksi fisik.
Kedua, isu ekonomi adalah pemicu paling ampuh untuk konsolidasi massa lintas elemen. Ketika mahasiswa, buruh, dan masyarakat umum sama-sama merasakan tekanan ekonomi, batas-batas kelompok menjadi cair dan potensi gerakan kolektif meningkat drastis.
Ketiga, emosi fear yang mendominasi menunjukkan bahwa masyarakat sebenarnya tidak menginginkan kekacauan — mereka menginginkan kepastian dan perbaikan. Ini adalah jendela yang masih terbuka bagi pemerintah untuk merespons secara substantif, bukan sekadar retorika.
Keempat, respons pemerintah yang muncul di data — dari pernyataan Mensesneg bahwa masalah tidak bisa diselesaikan dalam tenggat waktu singkat, hingga pernyataan TNI yang menegaskan kesiapan 24 jam — menunjukkan pendekatan yang lebih menekankan aspek keamanan ketimbang substansi ekonomi. Ini berpotensi memperlebar jarak antara pemerintah dan aspirasi publik.
Catatan Penutup
Data Drone Emprit menunjukkan bahwa wacana Reformasi Jilid 2 bukan sekadar tren sesaat atau provokasi segelintir kelompok. Ini adalah manifestasi digital dari akumulasi kekecewaan yang sangat luas dan dalam, yang dipicu oleh tekanan ekonomi riil yang dirasakan masyarakat sehari-hari.
Apakah ini akan benar-benar menjadi “Reformasi Jilid 2” seperti 1998? Data tidak bisa memprediksi masa depan. Tapi data bisa menunjukkan arah angin. Dan saat ini, angin bertiup sangat kencang.
Yang pasti, mengabaikan 17,7 juta interaksi dan sentimen negatif 80% bukanlah pilihan yang bijak bagi siapa pun yang bertanggung jawab atas stabilitas dan kesejahteraan bangsa ini.
Ismail Fahmi adalah pendiri Drone Emprit, platform analisis media sosial dan big data. Artikel ini ditulis berdasarkan data pemantauan Drone Emprit periode 1–9 Juni 2026.
