Beroposisi, Itu Baru High Politics

63

Oleh: Tony Rosyid
Pengamat Politik dan Pemerhati Bangsa

“Pak Pratikno menyampaikan: ‘Pak Hidayat, tinggal PKS yang belum bertemu dengan pak Jokowi. Karena itu jika memungkinkan Presiden PKS bisa dijadwalkan bertemu pak Jokowi nanti sore’,”

Pak Hidayat menjawab: “Terimakasih Pak Pratikno, tetapi seperti disampaikan oleh Pak Sohibul Iman, kami ingin menjaga ruh demokrasi Indonesia dengan cara menjadi penyeimbang atau oposisi. Kalau semua ikut pemerintah nanti apa kata dunia tentang demokrasi Indonesia’,” katanya.
Hidayat Nurwahid melanjutkan bahwa tidak masalah bertemu dengan Presiden Jokowi, tetapi bukan sekarang.

Inilah cerita Sohibul Iman, presiden PKS kepada Gatra (17/20/2019) terkait dialog Hidayat Nurwahid dengan Pratikno. Silaturahim politik itu juga mutlak perlu, sekalipun beda posisi politik. Termasuk dengan Pak Jokowi. Tapi itu akan kami lakukan setelah pembentukan kabinet. Jadi insya Allah PKS siap bertemu dengan Pak Jokowi setelah kabinet terbentuk,” kata Hidayat Nurwahid.

Sementara Sohibul mengaku mengapreasiasi undangan tersebut, meskipun belum bisa memenuhinya. “Jadi sepertinya memang pak Jokowi juga berniat mengundang PKS. Kami mengapresiasi positif. Tetapi kami sudah tegaskan bahwa kami siap bertemu setelah kabinet terbentuk. Bahkan bisa saja kabinet diumumkan pagi misalnya, maka siang atau sorenya kami siap bertemu jika presiden Jokowi berkenan. Atau kapan saja yang penting setelah kabinet diumumkan,” tegas Sohibul Iman.

Baca juga  Direktur Utama PT BIJB Blak-blakan tentang Pembangunan Bandara Kertajati: Terima Kasih Kang Aher!

Ungkapan dua tokoh PKS ini tidak saja telah mempertegas posisinya sebagai partai oposisi, tetapi juga menjaga tegaknya demokrasi. Ciri demokrasi itu berjalan jika ada checks and balances. Terjadi pertukaran dan dialog gagasan yang satu sama lain saling menghargai. Ini layak disebut high politics. Cirinya? Mengedepankan konsistensi moral dari pada mengejar kebutuhan pragmatis dan larut dalam bagi-bagi kekuasaan. PKS konsisten dalam posisi ini.

Memilih oposisi bukan berarti PKS tidak diterpa godaan, atau malah ancaman. Cerita panggung belakang biasanya lebih dinamis dari apa yang tampak di permukaan. Dan PKS kokoh pendirian serta mampu melewati semua dinamika panggung belakang itu.

Silaturahmi politik? Harus! Kata PKS. Supaya tak salah ditafsirkan, PKS bersedia jumpa dengan Jokowi usai para menteri dilantik dan diumumkan.

Sikap oposisi PKS ini secara idealis telah memberi pelajaran kepada anak bangsa akan pentingnya moralitas dan etika politik. Yaitu politik yang konsisten dan lebih mementingkan perlunya demokrasi untuk manjaga masa depan bangsa agar tetap sehat dan berjalan ke arah yang benar. Untuk itu, dibutuhkan kehadirah partai yang mengambil peran untuk menghidupkan rambu-rambu jika ada kebijakan yang keliru. Bayangkan jika negara dikelola tanpa kontrol, maka tak ada yang mengingatkan jika negara berada dalam bahaya.

Baca juga  Empat Hal yang Harus Dimiliki Para Timses Caleg Era Millenial

Dari sisi strategi, sikap oposisi PKS ini akan menjadi investasi untuk politik jangka panjang. Rakyat akhirnya bisa melihat apa yang diperankan oleh PKS. Pilihan sikap oposisi PKS berpotensi membuka gelombang simpati rakyat secara luas. Tentu, rakyat yang berwawasan terbuka, moderen dan rasional. Bukan rakyat yang semata-mata dikendalikan oleh fanatisme identitas, termasuk identitas ormas dan paham keagamaan misalnya.

Mereka yang tak puas terhadap kepemimpinan Jokowi berpotensi untuk melirik PKS sebagai partai yang layak dipertimbangkan untuk pilihan masa depan.

Disisi lain, sikap PKS ini membuka mata publik bahwa stigma “Islam radikal” oleh sejumlah pihak bisa terpatahkan argumentasinya. Sekali lagi, jika pendekatan dan analisisnya menggunakan logika rasional.

Bukannya PKS didukung oleh HTI? Apapun partainya, mustahil menolak dukungan dari siapapun. Apakah jika PKS didukung orang-orang HTI otomatis PKS itu HTI? Sama pertanyaannya: apakah ketika ada partai yang didukung orang-orang yang berpaham komunis berarti partai itu komunis?

Kok jadi belain PKS? Tidak! Saya bukan orang PKS dan gak ada urusan dengan PKS. Saya mantan ketua IPNU di daerah yang dibesarkan sebagai aktifis HMI, tentu secara organisatoris tak ada hubungannya dengan PKS. Babar blas! Sebagai penulis, tugas saya mengajak kepada semua pihak untuk obyektif dan berbasis pada data dan logika yang sehat ketika menilai apapun dan siapapun.

Baca juga  Kontroversi 200 Nama Penceramah versi Kemenag RI

Jika anda mau menilai integritas dan kapasitas partai, lihatlah pertama, konsistensi sikapnya. Pagi delai, sore tetap delai. Bukan pagi tempe, sore jadi tahu. Nyindir niye… Kedua, kemauan dan kemampuan menyerap aspirasi serta kinerjanya dalam memperjuangkan aspirasi itu. Ketiga, integritasnya. Berapa banyak kader partai yang jadi koruptor mesti jadi evaluasi terkait integritas partai. Makin banyak koruptornya, mesti jadi catatan serius terkait layak tidaknya partai itu untuk dipilih kedepan. Dan PKS, termasuk partai yang sedikit kadernya berurusan dengan KPK. Silahkan dicek datanya.

Di saat hampir semua partai berebut kue kekuasaan, termasuk partai-partai pendukung 02 yang berlomba untuk mendapatkan jatah dari istana, PKS justru menolak semua tawaran. Kita berharap, partai-partai yang ada belajar dari sikap dan konsistensi PKS. Dengan begitu, rakyat akan mendapatkan suguhan politik yang bermoral dan berakal sehat. Ini baru high politics.

Jakarta, 17/10/2019

Comments

comments